GENMILENIAL.ID – Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai hingga 250 persen.
Permintaan maaf ini disampaikan menyusul insiden ricuh antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terjadi pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Dalam unggahan akun Instagram @humaspati pada Kamis, 7 Agustus 2025, Sudewo menyebut bahwa langkah Satpol PP semata-mata bertujuan menjaga ketertiban.
Baca Juga: JPU tuntut Fariz RM 6 tahun penjara atas kasus narkoba, Kuasa Hukum: Hanya pengguna, bukan pengedar
“Tidak bermaksud melakukan perampasan, hanya ingin memindahkannya supaya tidak mengganggu kirab boyongan,” ujarnya.
Sudewo juga meluruskan pernyataannya soal 5.000 hingga 50.000 orang yang dipersilakan hadir dalam aksi demonstrasi. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang masyarakat.
“Saya tidak menantang rakyat, saya hanya ingin menyampaikan supaya demo berjalan lancar,” jelasnya.
Terkait kebijakan PBB-P2, Sudewo menyatakan bahwa kenaikan hingga 250 persen bukan berlaku untuk seluruh objek pajak.
Baca Juga: Nusron Wahid: Penetapan tanah terlantar perlu proses 587 hari, tidak bisa diambil serta merta
Angka tersebut adalah batas maksimal, dan banyak yang mengalami kenaikan di bawah 100 persen.
“Kenaikan 250 persen itu tidak semuanya, itu hanya maksimal. Yang di bawah 50 persen dan 100 persen juga banyak,” kata Sudewo.
Ia pun membuka kemungkinan untuk meninjau ulang kebijakan tersebut jika terbukti memberatkan masyarakat.
“Kalau memang ada yang nuntut 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang,” ujarnya.
Baca Juga: Nadiem Makarim diperiksa KPK terkait proyek Google Cloud Kemendikbudristek
Artikel Terkait
Tumbangkan Persipa Pati 1-0, Persikas Subang pastikan bertahan di Liga 2
Profil dan riwayat pendidikan Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak baru pilihan Presiden Prabowo
Kemenkeu: Penunjukan marketplace jadi pemungut PPh bukan pajak baru
Padel kena pajak hiburan 10 persen, Pramono Anung: Rata-rata pemainnya mampu
Menpora soal padel kena pajak 10 persen: Ada potensi ekonomi, pemerintah punya hak ambil kontribusi
Anggota DPR sindir rencana pajak amplop kondangan: Ini kan tragis!
Ramai isu amplop kondangan kena pajak, DJP tegaskan tak ada rencana pemungutan