Padel kena pajak hiburan 10 persen, Pramono Anung: Rata-rata pemainnya mampu

GENMILENIAL.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penetapan pajak hiburan sebesar 10 persen terhadap olahraga padel sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Ibu Kota.

Dalam keterangannya kepada media, Pramono menyebut padel termasuk dalam kategori hiburan berbayar, sehingga wajar dikenai pajak hiburan.

“Yang namanya pajak hiburan berlaku bagi semua kegiatan menghibur diri yang berbayar,” kata Pramono di Kebayoran Baru, Sabtu, 5 Juli 2025.

Menurutnya, bukan hanya padel yang dikenai pajak, tetapi juga olahraga lain seperti tenis, bulu tangkis, bola basket, squash, hingga biliar dan renang.

Baca Juga: Car Free Night Jakarta batal digelar, Gubernur Pramono Anung: Jangan ganggu jalan utama dan aktivitas warga

“Semua permainan yang berbayar dan hiburan, ya kena pajak,” tambahnya.

Rasionalisasi: Padel milik kalangan mampu

Dalam pernyataan sebelumnya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025, Pramono juga menyampaikan bahwa mayoritas pemain padel berasal dari kalangan menengah ke atas, sehingga pajak yang dikenakan seharusnya tidak menjadi polemik.

“Apalagi yang main padel kan rata-rata orang yang mampu. Untuk sewa lapangan aja berapa, mampu kan gitu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk membebani, tetapi bagian dari regulasi yang berlaku adil bagi semua bentuk hiburan berbayar.

Baca Juga: Menlu Sugiono akui kekosongan Dubes di sejumlah negara, janji segera setor nama ke DPR

Legalitas resmi berlaku Mei 2025

Pengenaan pajak terhadap olahraga padel resmi diberlakukan melalui peraturan tambahan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta pada 20 Mei 2025.

Sementara itu, olahraga lain yang lebih dulu dikenai pajak hiburan 10 persen tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.