Nuni Nurbayani menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah hak setiap warga negara.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharapdapat menjangkau lebih banyak komunitas, terutama perempuan muda, agar semakin sadar akan pentingnya akses terhadap informasi yang benar dan akurat,” ungkapnya.
Komisioner KI Jabar lainnya, Erwin Kustiwan, menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi.
“Kami siap berkolaborasi dengan PWNA Jabar untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan keterlibatan organisasi seperti PWNA, kami yakin pesan keterbukaan informasi dapat lebih luas tersampaikan,” ujar Erwin.
BKKBN Jabar dan KI Jabar sepakat tingkatkan keterbukaan informasi
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, juga melakukan silaturahmi ke KI Jawa Barat pada Selasa, 12 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Husni Farhani Mubarok menegaskan bahwa peran strategis BKKBN dalam membangun bangsa tidak terlepas dari transparansi dan keterbukaan informasi.
“Kebaikan bangsa ini dimulai dari kebaikan dalam keluarga, di situlah posisi strategis BKKBN,” ujar Husni.
Dadi Ahmad Roswandi menambahkan bahwa pihaknya telah mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara aktif dan siap meningkatkan keterbukaan informasi publik.
“Kami menyediakan banyak informasi publik, terutama dalam mendukung program
strategis kementerian, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Lansia Berdaya (SiDaya), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), dan Super Apps Keluarga Indonesia,” jelas Dadi.
Baca Juga: Pelibatan TNI dalam penanganan narkotika: Upaya strategis atau ancaman demokrasi?
Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus menguatkan kerja sama guna memastikan keterbukaan informasi di BKKBN Jabar semakin meningkat.
Sinergi lintas lembaga untuk masa depan transparansi
Artikel Terkait
Tolak program swakelola PT SHS, Kelompok Tani Penggarap 306 lakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Subang
Diduga buang limbah ke areal pesawahan, Komisi III DPRD Subang panggil para OPD terkait izin pabrik PT Ciki Jaya Plasindo
Komisi III DPRD Subang minta Dinas PUPR agar segera laksanakan realisasi APBD 2024 terkait infrastruktur, untuk RTRW, DPRD sudah bentuk pansus
Wakil Ketua Komisi VII DPR soroti kehadiran dua tokoh Ini di RDP soal pemecatan Rudy Soik oleh Kapolda NTT
Reses perdana, anggota DPRD komisi IV ini terima curhatan ibu-ibu soal pinjol dan bank emok, Sri Wahyuningsih : Kami akan buat program pemberdayaan
Kini kenakan rompi oren setelah 4 kali mangkir, Wali Kota Semarang Mbak Ita dan suaminya mantan ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah resmi ditahan KPK
Serap berbagai aspirasi masyarakat, Ketua Komisi 3 DPRD Subang Oing Abdul Rahim gelar reses di Desa Mekarsari, Cikaum