karir-bisnis

Istana pertimbangkan perpanjangan waktu pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jumat, 31 Oktober 2025 | 19:04 WIB
Pemerintah Indonesia masih mencari skema terbaik terkait sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (setneg.go.id)

GENMILENIAL.ID — Pemerintah tengah mengkaji skema terbaik untuk memperoleh kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pembahasan ini menjadi salah satu agenda dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta jajarannya melakukan perhitungan ulang atas kewajiban keuangan proyek strategis nasional tersebut, termasuk mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pembayaran pinjaman.

“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Baca Juga: Roy Suryo sentil Gibran pilih hadiri acara mancing saat Hari Sumpah Pemuda: Itu level pak RT, bukan wapres

“Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” imbuhnya.

Tugas khusus untuk hitung ulang utang Whoosh

Dalam rapat itu, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menghitung kembali sisa utang proyek KCJB.

Menurut Prasetyo, ketiganya juga diminta mencari alternatif pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani keuangan negara, namun tetap menjamin keberlanjutan proyek.

“Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik,” jelasnya.

Baca Juga: Mendagri Tito minta pemda efisiensikan belanja: Jangan lihat angka, tapi lihat efektivitas

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, tidak hanya di sektor kereta cepat.

“Kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang baik, mulai dari kereta api reguler, bus, kapal, hingga moda lainnya,” ujarnya.

Utang capai Rp116 triliun, Danantara siapkan langkah Efisiensi

Halaman:

Tags

Terkini