Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat khusus membahas utang proyek Whoosh yang kini mencapai sekitar Rp116 triliun.
Danantara, superholding BUMN yang menaungi proyek KCJB, kini tengah mencari solusi untuk meringankan beban pembiayaan, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pinjaman.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut.
Ia menjelaskan, sejak terbentuknya superholding Danantara, seluruh dividen BUMN menjadi milik entitas itu dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” kata Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.
“Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita (pemerintah) lagi,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Dilema Whoosh: Transparansi kontrak, utang membengkak, dan opsi restrukturisasi jadi jalan tengah
Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba
Mahfud MD siap dipanggil KPK soal dugaan mark up Whoosh: Kalau nggak punya uang ya dinegosiasikan
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan