“Kalau ada kejanggalan, kami langsung cross check ke lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Perumda Tirta Rangga Subang rotasi 23 pegawai, 3 disanksi nonjob karena indisipliner
Koreksi data Jawa Barat: Dari Rp3,8 triliun turun ke Rp2,6 triliun
Selain mengoreksi angka total nasional, Tito juga menjelaskan perbedaan data terkait daerah dengan saldo tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Ia mencontohkan, data Kemenkeu menyebut Jawa Barat masih menyimpan dana sekitar Rp3,8 triliun per Agustus. Namun per Oktober 2025, angka itu telah turun menjadi Rp2,6 triliun.
“Dana itu termasuk perputaran dari BLUD seperti rumah sakit daerah. Sekarang sudah dibelanjakan untuk operasional dan proyek infrastruktur,” jelas Tito.
Baca Juga: Menkeu Purbaya suntik Rp20 triliun ke BPJS kesehatan, tegaskan tak ada kenaikan iuran hingga 2026
Ia menegaskan bahwa data antara Kemenkeu dan Kemendagri sejatinya tidak bertentangan, hanya berbeda dalam waktu pengambilan.
“Case di Jabar clear. Data yang dipegang Pak Dedi (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) sama dengan Kemendagri, yaitu Rp2,6 triliun di Oktober,” pungkasnya.***