BGN dibayangi isu pengadaan LED dengan angka total Rp535 miliar, urgensinya masih tanda tanya

Isu kebutuhan kemampuan pemadaman dari udara kembali menjadi perhatian seiring adanya persoalan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga: Bayang-bayang suspend berat dan pencopotan kepala SPPG, buntut keracunan MBG di Ponpes Manba'ul Hikam

Indonesia juga diketahui masih mengandalkan sejumlah pesawat sewaan untuk membantu penanganan karhutla.

Dengan perbedaan fungsi tersebut, perbandingan dua angka tadi lebih tepat dipahami sebagai kritik mengenai prioritas penggunaan anggaran negara, bukan sebagai perbandingan langsung atas fungsi kedua jenis pengadaan.

Muncul di tengah sorotan pengadaan BGN

Isu pengadaan LED ini muncul ketika BGN sebelumnya juga menghadapi sorotan terkait sejumlah pengadaan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Salah satu pengadaan yang banyak diberitakan yakni motor listrik.

Baca Juga: Elektabilitas KDM tembus 59 persen, akankah melawan Prabowo atau menunggu restu?

Persoalan motor listrik tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata kelola MBG.

Sementara itu, BGN sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik telah direncanakan dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional MBG, khususnya mobilitas Kepala SPPG.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat rapat bersama Komisi IX DPR pada Juli 2026.

Agustina menyebut pembayaran terakhir pengadaan motor listrik pada 2026 mencapai Rp243,9 miliar.

Baca Juga: Bagaimana cara memulai membangun audiens untuk media? Intip PRO-spective edisi 2 bersama pimred KabarBaitullah.com

"Uang muka belanja, ini ada pertanyaan kenapa ada uang muka besar sekali di tahun 2025," kata Agustina.

BGN menyebut rencana awal pengadaan mencapai 25.644 unit. Namun, penyedia hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit atau sekitar 85,01 persen.