Ia menambahkan, kerja sama ini menjadi MoU pertama yang resmi dilakukan dengan pihak sekolah.
“Sebelumnya sudah ada dua SMK yang menjalin komunikasi, namun baru SMKN 1 Cipunagara yang resmi dalam bentuk MoU,” katanya.
Baca Juga: Ratusan buket bunga penuhi Stasiun Bekasi Timur, simbol duka dan empati untuk korban kecelakaan
Dorong peluang kerja hingga luar negeri
Kepala SMKN 1 Cipunagara, Dedi Junaedi, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai solusi bagi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan.
“Kerja sama ini bertujuan memberdayakan siswa agar memiliki peluang kerja yang lebih baik, terutama bagi yang tidak melanjutkan pendidikan,” ujar Dedi Junaedi.
Ia juga mengungkapkan rencana pengembangan pelatihan ke depan, termasuk pembekalan bahasa asing untuk membuka peluang kerja ke luar negeri.
“Ke depan, pelatihan akan dikembangkan, termasuk bahasa agar siswa memiliki kesempatan bekerja hingga ke luar negeri,” tuturnya.
Baca Juga: Kematian dr. Myta disorot, Kemenkes turunkan tim investigasi dan siapkan sanksi jika terbukti lalai
Sebagai informasi, LPK Balkondes Lembur Cigarukgak yang digagas oleh pengusaha Urip Soeprianto atau dikenal sebagai Bos Urip selama ini fokus pada pelatihan menjahit gratis serta penyaluran tenaga kerja ke perusahaan garment.
Program pelatihan ke depan akan diperluas ke berbagai sektor guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Subang.***
Artikel Terkait
Milenial dan Gen Z harus tau, ini gebrakan Kang Rey dalam atasi problem tenaga kerja di Subang: Siapkan sistem yang terintegrasi
Forum BUMDES Subang dorong pemberdayaan lewat beasiswa, BPJS Kesehatan, stunting, dan UMKM
Forum BUMDes Subang gandeng Kemendes PDT, dorong percepatan legalitas dan penguatan ekonomi desa
Pelatihan gratis dari Desa Sidajaya, LPK Balkondes Lembur Cigarukgak cetak SDM siap kerja untuk industri Subang
Safari Ramadan Forum BUMDes Subang bahas strategi penguatan ekonomi desa
Safari Ramadan Forum BUMDes Subang petakan potensi ekonomi desa hingga kawasan Patimban
Banyak perusahaan di Subang belum patuh wajib lapor lowongan, Disnaker kesulitan mapping tenaga kerja