Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN tambang harus nyata, bukan sekadar laporan

GENMILENIAL.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh berhenti sebatas kewajiban administratif.

Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, Selasa, 7 Oktober 2025, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan langsung agar BUMN pertambangan benar-benar menunaikan tanggung jawab ekologis dan sosialnya.

Firnando juga berbicara blak-blakan soal inefisiensi di tubuh BUMN, banjirnya impor murah dari Tiongkok, hingga arah baru investasi negara lewat pembentukan Danantara.

Baca Juga: OJK dorong pemerintah perpanjang hapus tagih KUR: 1 Juta UMKM berpeluang bebas utang Rp15 triliun

Menurutnya, tanpa keberanian memperkuat industrialisasi nasional dan penegakan pengawasan, Indonesia berisiko menjadi 'pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.'

Reklamasi bukan formalitas

“Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan,” tegas Firnando.

Ia menjelaskan, Komisi VI DPR sudah menjadwalkan pengawasan lapangan untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

“Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik,” ujarnya.

Baca Juga: BBM masih kosong di SPBU swasta, Bahlil tepis isu pemerintah jegal investasi: Kuota impor sudah diberikan 110 persen

Firnando juga menyoroti masih banyak BUMN yang hanya mengandalkan laporan tertulis tanpa verifikasi nyata di lapangan.

“Kami ingin ada keterlibatan masyarakat. Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti bahwa BUMN bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tambahnya.

Inefisiensi dan proyek gagal

Selain isu lingkungan, Firnando mengkritik tajam inefisiensi di tubuh BUMN, terutama proyek-proyek besar yang gagal memberi hasil signifikan.