Kementerian PKP perkuat sinergi data dan perumahan MBR di Jawa Barat, Subang salah satu daerah prioritas

GENMILENIAL.ID - Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan data akurat dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta 11 kepala daerah dari kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu, 4 Juni 2025, dan menjadi momentum penting dalam upaya terpadu untuk menghadirkan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Baca Juga: Libur Idul Adha, Astra Tol Cipali berikan diskon tarif tol 20 persen

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Gubernur Jawa Barat dalam menyusun kesepakatan, termasuk mengalokasikan kuota pembangunan sebanyak 23.000 rumah, yang terdiri dari 13.000 unit dari Kementerian PKP dan 10.000 unit dari komitmen Bank BJB.

"Terima kasih Pak Gubernur Jabar telah bekerja sangat cepat. Kita sepakati bersama sekitar 23 ribu rumah untuk masyarakat. Ini langkah konkret yang patut diapresiasi," ujar Maruarar.

Ia juga mendorong agar komitmen Bank BJB dalam pembiayaan perumahan dapat terus ditingkatkan.

“Nah, kita dorong BJB kalau bisa jangan cuma 10 ribu, lebih lagi. Supaya BJB juga semakin maju. Saya kira Pak Yusuf Saadudin orang yang profesional dan kerja keras,” tambahnya.

Baca Juga: Kenneth Trevi luncurkan album 'Tak Runtuh', persembahan untuk anak berkebutuhan khusus

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menyampaikan bahwa sinergi juga mencakup keterlibatan sektor swasta.

Salah satu bentuk nyata adalah dukungan pengusaha lokal Bandung yang bersedia menanggung uang muka (DP) untuk 1.000 rumah bagi warga miskin.

“Kami akan dorong kelompok perusahaan dan pengusaha mengoptimalkan dana CSR untuk membantu rakyat, agar tidak perlu lagi membayar DP rumah. Pemerintah daerah pun akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung ini,” jelas Dedi.

Nota Kesepakatan ini berisi komitmen para pihak untuk bersinergi dalam penyusunan dan pemutakhiran data statistik, serta penyelenggaraan perumahan untuk MBR dan ASN di Jawa Barat.

Baca Juga: Idul Adha 2025: Apakah boleh daging kurban dibagikan untuk umat non-muslim? ini penjelasannya