Kementerian PKP genjot akses hunian layak, serahkan rumah subsidi untuk pekerja informal dan guru PAUD

GENMILENIAL.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses terhadap hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu kembali ditegaskan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Perumahan Mentari Village, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu, 18 Mei 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada sejumlah warga dari kalangan pekerja informal, termasuk guru PAUD, pedagang kelontong, dan pengemudi ojek online.

Baca Juga: Menkes: Gaji Rp15 juta bikin warga lebih sehat dan cerdas, Indonesia bisa jadi negara maju

Rumah-rumah tersebut dibangun melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi kepemilikan rumah bagi masyarakat rentan.

“Dengan 350 ribu rumah yang akan dibangun tahun ini, kami tidak hanya menghadirkan tempat tinggal, tapi juga menggerakkan 183 industri nasional, dari semen, ubin, kaca, alat berat hingga warung-warung dan sopir truk. Ini bukti ekonomi Indonesia sedang bergerak,” ujar Menteri Ara.

Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 350.000 rumah subsidi tahun 2025. Kementerian PKP memastikan rumah subsidi bukan hanya terjangkau, tapi juga nyaman dan berkualitas.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin masyarakat bangga memiliki rumah bersubsidi.

Baca Juga: Negosiasi perdamaian Rusia-Ukraina mandek, tuntutan Moskwa dinilai tidak masuk akal

Pada kesempatan tersebut, Menteri Ara juga meninjau langsung kondisi rumah yang telah dihuni dan memberikan apresiasi kepada pengembang Perumahan Mentari Village, Jojo, atas penyediaan fasilitas sosial dan umum seperti sekolah PAUD, masjid, dan gereja.

“Rumah subsidi harus manusiawi. Bukan hanya bangunan, tapi lingkungan hidup yang layak. Terima kasih kepada pengembang yang mendukung misi sosial ini,” tambahnya.

Kementerian PKP melalui sinergi dengan empat bank Himbara – BTN, Bank Mandiri, BRI, dan BSI – terus mengoptimalkan skema pembiayaan FLPP agar semakin mudah diakses oleh kelompok pekerja sektor informal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, yang juga menjabat Ketua DPD REI Kalimantan Timur, serta perwakilan asosiasi pengembang seperti REI, Himppera, dan Apersi.***