Kementerian PKP siapkan 10.000 unit rumah subsidi untuk Jawa Barat

GENMILENIAL.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan program rumah subsidi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 10.000 unit rumah subsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) disiapkan sebagai bagian dari pelaksanaan tahap awal di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima jajaran kepala daerah dari Jawa Barat dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Kamis 15 Mei 2025.

Baca Juga: Polres Subang kawal ketat eksekusi lahan 1,1 hektare di Jalur Pantura Sukasari

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan sejumlah bupati dan wali kota, serta perwakilan dari BP Tapera.

“Program ini merupakan bagian dari target nasional 350.000 unit rumah subsidi FLPP. Untuk Jawa Barat, kami siapkan 10.000 unit dalam tahap awal yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret bersama pemerintah daerah,” kata Maruarar.

Ia menjelaskan, program ini dirancang agar dapat diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya PNS, TNI, dan Polri, tetapi juga pekerja sektor informal, pelaku UMKM, hingga seniman dan pedagang kecil. Skema yang ditawarkan juga cukup ringan, yakni uang muka 1 persen dan bunga tetap 5 persen.

“Misalnya untuk rumah seharga Rp170 juta, cicilan bisa dipilih hingga 20 tahun. Ini jauh lebih terjangkau dibandingkan bunga komersial yang bisa mencapai 12 sampai 13 persen,” jelasnya.

Baca Juga: Aldy Maldini tanggung jawab refund uang penggemar, ungkap prosesnya bakal dibantu manajemen TBA: Sekali lagi minta maaf ya

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut bahwa alokasi total untuk provinsinya mencapai 80.000 unit, namun realisasi baru sekitar 21.000 unit. Ia mendorong percepatan di lapangan melalui kerja sama lintas sektor.

“Kami akan terus memperkuat sosialisasi dan pendataan agar lebih banyak warga bisa mengakses program ini, khususnya mereka yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujar Herman.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP dan Gubernur Jawa Barat bersama kepala daerah direncanakan dalam waktu dekat, sebagai langkah awal percepatan implementasi di wilayah.***