Kuota FLPP naik, Menteri PKP bahas strategi capai target 350.000 rumah subsidi 2025

GENMILENIAL.ID - Pemerintah terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mendorong pencapaian target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 350.000 unit rumah subsidi.

Jumlah tersebut menjadi kuota terbesar dalam sejarah program perumahan nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

“Kuota FLPP tahun ini adalah yang terbesar, menjadi sejarah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bukti nyata kebijakan pro rakyat untuk meningkatkan akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Menteri PKP.

Baca Juga: Polres Subang tangkap empat pelaku premanisme, modus peras sopir truk

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Selain dukungan kementerian terkait, perbankan dan pengembang juga diharapkan menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran.

“Saya ingatkan perbankan agar FLPP tidak hanya menjadi dana yang ‘diternakkan’, tapi harus dimanfaatkan untuk membantu rakyat memiliki rumah,” ujarnya.

BP Tapera sendiri mencatat realisasi penyaluran FLPP kuartal I tahun 2025 telah mencapai 53.874 unit rumah.

Jumlah ini melonjak drastis sebesar 1.173,92 persen dibandingkan kuartal I tahun 2024 yang hanya 4.229 unit.

Baca Juga: Wamenaker desak Sritex bayar pesangon eks karyawan meski komisaris utama terjerat kasus korupsi

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rional Silaban, menyatakan bahwa pemerintah siap mengalokasikan anggaran FLPP tahun 2025 melalui BP Tapera hingga lebih dari Rp30 triliun. Anggaran ini naik signifikan dari sebelumnya Rp18,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) ke SMF dari Rp4,8 triliun menjadi Rp6,2 triliun untuk memastikan ketersediaan suplai rumah subsidi.

“Kami juga membuka peluang kerja sama dengan pengembang yang tertarik memanfaatkan aset properti eks BLBI milik negara untuk proyek perumahan subsidi,” ujar Rio.