Turun aksi, HMI Subang pertanyakan urgensi refleksi Jimat Akur yang buang anggaran puluhan juta per kecamatan

GENMILENIAL.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Subang gelar aksi unjuk rasa di beberapa titik dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Subang pada Kamis, 13 Juli 2023.

Titik pertama, HMI Subang mendatangi gedung Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, kemudian Kantor Bupati Subang, Kantor BKAD dan Kantor BP4D.

Ketua Umum HMI Subang, Muhammad Ali An Naba mengatakan bahwa Kader HMI turun ke jalan karena melihat tidak ada singkronisasi RPJMD dengan realisasi program yang berjalan dengan anggaran saat ini.

"Kegiatan-kegiatan yang ngawur, yang ngada-ngada semacam kegiatan refleksi, coba kita lihat urgensi dan substansinya dimana untuk masyarakat yang ada di wilayah-wilayah, itukan gak ada," kata Muhammad Ali An Naba.

Baca Juga: Kuliah, berikut rekomendasi 10 kampus terbaik di Indonesia

Lanjut Ali, Jika anggaran buat refleksi tersebut diterapkan kepada fasilitas umum, fasilitas sosial itu lebih terasa dirasakan dan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia pun menilai, kegiatan refleksi keliling dimasa akhir jabatan Bupati Subang yang dilakukan disetiap kecamatan dan tidak substansi tersebut sebagai sebuah masa kampanye apalagi jika hal tersebut menggunakan anggaran negara.

"Jadi ada dugaan bahwasanya ini sebagai bungkus untuk kampanye beliau (Bupati)," ucapnya.

Ali juga mengkritisi, kalau kegiatan refleksi tersebut sebagai ajang sosialisasi atau bentuk informasi untuk masyarakat terkait program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu apa fungsinya selama ini launching-launching aplikasi.

Baca Juga: H. Agus Salim, seorang diplomat yang hidup sederhana

Ia juga menyebut kegiatan refleksi Jimat Akur sebagai ajang sosialisasi adalah bentuk kegagalan program yang menguras anggaran negara dan tidak urgen dengan pembangunan Subang yang lebih penting lainya.

"Saya lihat launching dimana-mana, aplikasi dibuka dimana-mana, tetapi masih tetap melakukan sosialisasi dengan menghambur-hamburkan anggaran," ucapnya.

Disamping itu, Ali juga menyoroti pihak BP4D terkait perencanaan-perencanaan tersebut yang dianggap oleh mahasiswa sebagai sebuah perencanaan yang gagal.

"Kata BP4D sendiri tadi, beliau sebagai pejabat daerah yang melakukan perencanaan dengan seenaknya mengatakan gampang evaluasi, gampang evaluasi, itu sesuatu jawaban yang tidak akademisi," tandasnya.