Baca Juga: Menteri KKP kunjungi Subang, percepat Revitalisasi Tambak Pantura dan dorong ekonomi biru
Langkah ini menjawab keluhan klasik warga terkait kondisi jalan rusak, terutama di wilayah Pantura dan kawasan pedesaan yang menjadi jalur distribusi ekonomi masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan disiplin ASN
Di sektor tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dijalankan dengan sistem merit dan komitmen zero rupiah tanpa praktik jual beli jabatan.
Sebanyak 12 ASN diberhentikan karena pelanggaran disiplin berat setelah tercatat bolos ratusan hari kerja namun tetap menerima gaji.
Kebijakan tersebut menjadi sinyal tegas bagi aparatur sipil negara lainnya untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme.
Baca Juga: ICCN dampingi Ternate Youth Planner 2026, dorong kota rempah jadi gerbang gastronomi dunia
Pelantikan pejabat pun dilakukan di ruang terbuka sebagai simbol transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Respons banjir, penataan kawasan, hingga program sosial
Dalam penanganan bencana, Bupati Subang sempat bermalam di Posko Banjir Pamanukan saat wilayah Pantura terdampak banjir.
Ia juga berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat untuk mendorong percepatan normalisasi sungai oleh BBWS.
Penertiban bangunan liar di kawasan Jalancagak hingga perbatasan Ciater-Cikole dilakukan untuk menata kawasan wisata dan mengurangi kemacetan.
Baca Juga: Hari raya lintas agama 2026: Imlek, Ramadan, dan Prapaskah berdekatan, momentum kebersamaan
Di sisi pelayanan publik, honor petugas kebersihan dinaikkan dari Rp36 ribu menjadi Rp50 ribu per hari serta dilengkapi perlindungan BPJS Kesehatan.
Layanan administrasi kependudukan seperti KTP-el dan KK kini dapat diakses di kantor kecamatan tanpa pungutan liar.