Kang Rey tegaskan rekrutmen industri Subang tanpa 'Jatah-jatahan', siapkan sistem satu pintu terintegrasi

GENMILENIAL.ID — Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk menata sistem ketenagakerjaan yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi di tengah pesatnya arus industrialisasi.

Penegasan itu disampaikan Kang Rey saat diskusi bersama awak media dalam agenda Silaturahmi Bersama Media di kawasan Legok Gintung, Ciater, Sabtu 20 Desember 2025. 

Isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut, seiring meningkatnya kekhawatiran publik bahwa masuknya industri besar ke Subang berpotensi lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah.

Baca Juga: Jalan kaki 9 jam demi sembako, kisah ibu di Tapanuli Tengah buka wajah buram distribusi bantuan bencana

Awak media menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar industrialisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Subang.

Rekrutmen tenaga kerja lewat satu pintu

Menanggapi hal itu, Kang Rey menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya menjadi fokus Pemkab Subang, tetapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ke depan, sistem rekrutmen tenaga kerja industri di Kabupaten Subang akan dilakukan melalui satu pintu berbasis aplikasi milik Pemprov Jawa Barat.

Aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan data kependudukan serta kompetensi pencari kerja, sehingga proses rekrutmen dapat disesuaikan langsung dengan kebutuhan industri.

Baca Juga: Viral air banjir Aceh Tamiang diduga bercampur solar, warga temukan lapisan minyak mengambang

“Ke depan semua industri yang ada di Kabupaten Subang lewat satu jalur, yaitu aplikasi yang terintegrasi dengan kampus dan masyarakat yang ada di Subang,” ujar Kang Rey.

Prioritaskan warga lokal tanpa skema jatah

Kang Rey menegaskan bahwa masyarakat Subang tetap menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, ia secara tegas menolak skema 'jatah-jatahan' karena dinilai rawan disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh oknum tertentu.

“Saya tegaskan hari ini tidak mau lagi ada jatah seperti itu. Saya ingin hilangkan jatah-jatahan. Masyarakat di desanya harus masuk, kalau tidak ada di kecamatan, kalau tidak ada baru tingkat kabupaten, dan kalau memang tidak ada baru keluar,” tegasnya.