“Tiba-tiba sekarang muncul kaitannya dengan APBN. Peraturan Menteri Keuangan malah mengatur pemberian jaminan pemerintah terhadap bisnis PT KAI,” kata Mahfud.
Seruan untuk audit dan transparansi
Mahfud menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap proyek sebesar Whoosh tidak cukup hanya menyangkut pelunasan utang, tetapi juga harus disertai audit menyeluruh dan transparansi publik.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dan mekanisme pengambilan keputusan proyek yang menelan biaya hingga Rp114 triliun tersebut.
Baca Juga: KPK ungkap modus korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid: Ada 'jatah preman' di Dinas PUPR
“Yang penting jangan hanya tanggung jawab, tapi juga dibuka mekanisme dan siapa yang diuntungkan,” tegasnya.
Pernyataan Mahfud MD ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menanggung tanggung jawab penuh atas utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal politik baru pemerintahan Prabowo terhadap warisan infrastruktur era sebelumnya.***