Mahfud MD curigai ada dugaan korupsi di proyek Kereta Cepat Whoosh, soroti inkonsistensi pendanaan dan peralihan mitra

GENMILENIAL.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Mahfud mengapresiasi sikap Prabowo yang berani mengambil tanggung jawab, namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan mekanisme pengadaan proyek yang sejak awal dinilai bermasalah.

“Hari ini Pak Prabowo berpidato, sudahlah Whoosh itu urusan kecil, saya yang nanggung. Tetapi jangan lupa juga dibongkar mekanisme pengadaannya, proses pengadaannya,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Rhenald Kasali, Kamis, 6 November 2025.

Baca Juga: Mahfud MD sebut Polri di titik terendah, sindir DPR main uang saat seleksi pejabat hukum dan Kapolri

Diduga ada unsur korupsi dalam proyek Whoosh

Mahfud menilai proyek kereta cepat tersebut sarat kejanggalan, terutama saat pemerintah memutuskan pemindahan mitra dari Jepang ke Tiongkok tanpa penjelasan yang transparan.

“Ini jelas sudah ada korupsinya ketika memindahkan dari Jepang ke Cina tanpa penjelasan, itu korupsi,” tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti dampak finansial dari perubahan mitra kerja sama tersebut.

Menurutnya, keputusan itu justru membuat beban bunga utang melonjak dari sekitar Rp75 miliar menjadi Rp2 triliun per tahun.

Baca Juga: Prabowo minta Menteri UMKM siapkan langkah substitusi produk lokal jelang larangan penjualan baju bekas thrifting

“Kalau dengan Jepang berlanjut, bunga utangnya hanya sekitar 73 sampai 75 miliar. Kalau ini (dengan Cina) bisa sampai 2 triliun,” ungkap Mahfud.

Inkonsistensi dana publik dan APBN

Mahfud MD juga mengkritik ketidakkonsistenan pemerintah terkait pembiayaan proyek Whoosh.

Ia mengingatkan bahwa pada awalnya pemerintah menegaskan proyek kereta cepat tidak akan menggunakan dana APBN, namun kemudian muncul regulasi yang justru memberi jaminan pemerintah terhadap pembiayaan proyek tersebut.