GENMILENIAL.ID – Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) turun ke jalan memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65, Rabu 24 September 2025.
Aksi yang digelar di kawasan Monas hingga Istana Kepresidenan, Jakarta, itu membawa pesan tegas: pemerintah diminta menjalankan reforma agraria sejati sebagai prioritas pembangunan nasional.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan bahwa HTN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum konsolidasi gerakan petani.
Baca Juga: Unsri bekukan Himateta imbas video cium kening: 15 mahasiswa diperiksa, investigasi jalan terus
“Kepada seluruh petani Indonesia, mari kita jadikan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 sebagai momen perjuangan untuk mengingatkan pemerintahan Prabowo melaksanakan reforma agraria sejati,” kata Henry.
Wakil Ketua Umum SPI Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Agus Ruli Ardiansyah, menambahkan pemerintah perlu menampilkan capaian nyata terkait reforma agraria.
“Reforma agraria harus menjadi pintu masuk dengan menata ulang struktur penguasaan dan distribusi lahan agar lebih adil bagi rakyat, terutama petani,” ujarnya.
Baca Juga: KPK periksa biro perjalanan soal kuota haji 2024, tegaskan penyidikan bebas intervensi
Delapan tuntutan petani
SPI mengajukan delapan tuntutan dalam aksi HTN 2025, di antaranya:
- Penyelesaian konflik agraria yang dialami petani.
- Hutan negara dan hasil Penertiban Kawasan Hutan dimasukkan ke objek TORA.
- Tanah negara yang dikuasai perusahaan besar dijadikan objek TORA.
- Revisi Perpres Reforma Agraria No. 62/2023.
- Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani.
- Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi.
- Pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Pencabutan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Pidato Prabowo di PBB tuai pujian: Titiek Soeharto terharu, Cak Imin samakan dengan Bung Karno
Rekayasa lalu lintas dan pengamanan
Aksi ini berdampak pada lalu lintas ibu kota. Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro mengimbau masyarakat menghindari jalur Gatot Subroto dan kawasan GBK selama aksi berlangsung.
Untuk pengamanan, sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memastikan pendekatan persuasif tanpa penggunaan senjata api.
“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Susatyo.