GENMILENIAL.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap alasan menolak tawaran kursi Menko Polkam di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud menyebut keputusannya itu dilandasi etika politik yang sejak lama ia pegang.
Ia menilai jabatan menteri sebaiknya diisi oleh pihak yang terlibat langsung memenangkan Prabowo di Pilpres 2024, bukan dirinya yang justru menjadi lawan politik kala itu.
Meski menolak jabatan kabinet, Mahfud memilih jalur lain untuk tetap berkontribusi, bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang kini sedang disiapkan pemerintah.
Baca Juga: Lebih cepat dari pemerintah, Kapolri Listyo Sigit bentuk tim reformasi Polri internal
Menolak jabatan karena etika
“Standar etik saya, jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin 22 September 2025.
Telepon jenderal menjelang reshuffle
Mahfud juga mengaku sempat ditawari langsung kursi Menko Polkam oleh seorang jenderal senior pada 7 September 2025, sehari sebelum reshuffle kabinet diumumkan. Namun, ia memilih memberi jawaban mengambang.
“Saya tidak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak ‘sombong banget nih orang’ begitu,” katanya.
Baca Juga: Dari medsos ke jalanan: Pola aksi Gen Z global, dari Nepal hingga Peru pecahkan status quo politik
Catatan untuk reformasi Polri
Kini, Mahfud menegaskan fokusnya ada pada agenda besar reformasi Polri. Menurutnya, ada tiga aspek penting yang perlu dibenahi: aturan, aparat, dan budaya.