GENMILENIAL.ID - Istana Kepresidenan menyoroti maraknya praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas).
Pemerintah meminta masyarakat tidak tertipu oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas namun melakukan tindakan meresahkan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.
Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik atas dugaan pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh kelompok yang mengklaim sebagai ormas.
Baca Juga: Ketua GRIB Tangsel dan warga yang mengaku ahli waris jadi tersangka skandal lahan BMKG
“Jangan mudah menggunakan istilah ormas,” tegas Hasan.
Ia menjelaskan bahwa banyak ormas yang berkontribusi positif bagi bangsa, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Hasan menekankan bahwa pemerintah tidak sedang membatasi aktivitas ormas, melainkan fokus memberantas praktik premanisme yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.
“Yang mau diatasi oleh pemerintah adalah premanisme,” ujarnya.
Baca Juga: Ramai isu pencabutan opini, istana tegaskan tidak batasi kebebasan berpendapat
Ia menyebut, Presiden telah mengeluarkan arahan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme, termasuk pungutan liar dan intimidasi terhadap pelaku usaha.
“Banyak investor enggan menanamkan modal karena harus menghadapi tekanan dan pungutan liar dari oknum-oknum seperti ini,” ungkap Hasan.
Ia pun mengimbau publik untuk bijak dan bisa membedakan antara ormas yang sah dengan oknum yang menggunakan label ormas untuk melakukan pelanggaran hukum.
“Kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” tandasnya.***