GENMILENIAL.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi serius dugaan keterlibatan oknum organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya yang menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ia menegaskan agar pemerintah dan aparat bertindak tegas terhadap ormas yang dinilai meresahkan dan berbau premanisme.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai menerima kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Minggu, 25 Mei 2025.
Baca Juga: 4 Raksasa China siap investasi di RI, bangun pabrik EV dan data center
“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” ujar Puan.
Ia menambahkan, jika ada ormas yang berperilaku seperti preman, maka harus dibubarkan.
“Kalau memang kemudian itu berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” tegasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah membongkar posko GRIB Jaya yang berdiri di atas lahan BMKG pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi akan temui keluarga korban tragedi longsor Gunung Kuda
Sebanyak 17 orang diamankan, terdiri dari 11 anggota GRIB Jaya dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan.
Puan juga meminta aparat penegak hukum untuk segera mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang dinilai mengganggu ketertiban umum.***
Artikel Terkait
2 Poin tambahan tugas operasi militer selain perang di UU TNI yang baru disahkan DPR, Puan: Ini hanya antisipasi
Rapat tertutup UU TNI oleh Komisi I DPR di hotel mewah terkesan diam-diam, begini kata Puan Maharani
Muncul draf di tengah isu adanya pembahasan RUU Polri, Puan Maharani: Itu bukan surpres resmi
Rencana pertemuan anak-anak Presiden RI dibocorkan Kaesang Pangarep, Puan Maharani sampaikan kemungkinan ini
Telisik Konferensi PUIC yang dihadiri Prabowo-Puan, ruang konsolidasi demi perdamaian di Timur Tengah
Puan Maharani soroti usulan pensiun ASN hingga 70 tahun: Jangan bebani negara
Puan Maharani desak Menkop Budi Arie klarifikasi tuduhan terhadap PDIP soal judi online