Jelang pemilu 2024, Sekjen KIPP sebut demokrasi di Subang buruk!

Baca Juga: Lihat potensi Subang, AKBP Sumarni dan Dandim 0605 ciptakan lagu sinergi Jawara, jadi lagu wajib saat festival

Dalam hal ini, lanjut Kaka adalah peran semua pihak seperti media, NGO, ormas, terutama DPRD.

"Kalau saya kritik yang paling keras DPRD, mampu menjadi sparring partner di pemerintah," ucapnya.

Lanjut Kaka, Bupati Subang memerlukan sparring partner yang cukup kuat, ketika di DPRD nya tidak terjadi kontrol yang cukup, budgeting juga tidak memadai.

"Dari sisi legislasi juga kita lihat, berapa banyak legislasi yang dibuat oleh DPRD yang untuk kepentingan rakyat, banyak sekali perda-perda yang harus diperbaiki," kata Kaka Suminta.

Baca Juga: Miris! tidak ada armada, seperti ini penumpukan sampah di tiga titik TPS Subang Kota, warga keluhkan soal bau

Kaka pun menyoroti soal perda pendapatan asli daerah (PAD), seperti di pasar-pasar atau pertokoan belum ada perubahan, diparkir pengelolaan masih problematik.

"Itu yang harus diperbaiki, artinya kalau kita ngukur demokrasi, di daerah lebih mudah dari outputnya, kalau dipusat lebih mudah dari inputnya," ucapnya.

Sekjen KIPP ini juga menyebut bahwa fungsi pengawasan, budgeting, dan dari fungsi legislasi.

"Kita maklum bahwa kita baru keluar dari pandemi ya, makanya untuk DPRD perlu percepatan," tuturnya.

Baca Juga: Perkenalkan Resko Band ke pelajar, AKBP Sumarni dorong Generasi Zilenial untuk punya karya dan kreatif

Dalam jangka pendek, sebelum kampanye nanti, kata Kaka seharusnya sudah ada dialog-dialog.

"Partai politik seharusnya menginisiasi bukan hanya sekedar mencari suara, tapi mereka mengetahui isi suara dari pemilihnya," tuturnya.