Baca Juga: Guru non-ASN bisa bernapas lega, TPG mulai masuk rekening dan ditargetkan rampung pekan depan
9. Nusa Tenggara Barat
Program khusus mutasi kendaraan dari luar daerah menawarkan diskon 50 persen hingga 19 Desember 2026.
10. Kalimantan Utara
Penghapusan denda PKB berlaku 1–31 Oktober 2026. Sementara itu, program mutasi masuk dengan diskon pokok PKB sebesar 50 persen berlaku hingga 31 Desember 2026.
11. Papua Barat
Program berlangsung 1 Juli hingga 31 Oktober 2026, dengan penghapusan tunggakan tertentu, pembebasan denda, dan pengurangan pokok pajak sesuai persyaratan.
Baca Juga: TPG guru honorer mulai cair, Rp2 juta per bulan ditargetkan segera masuk rekening
Apa manfaat pemutihan pajak kendaraan?
Program pemutihan dapat membantu meringankan beban biaya administrasi bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan.
Dengan adanya penghapusan denda atau potongan tertentu, wajib pajak berkesempatan menyelesaikan kewajibannya dengan biaya lebih ringan sesuai skema yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain itu, program ini dapat dimanfaatkan untuk memperbarui administrasi kendaraan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan.
Baca Juga: Survei terbaru PPI: Kepuasan terhadap pemerintah Prabowo capai 65,4 persen
Meski demikian, pemutihan pajak tidak selalu berarti seluruh tunggakan dihapus.
Besaran pokok pajak yang harus dibayar, jenis kendaraan yang memperoleh keringanan, serta tahun tunggakan yang masuk program bergantung pada kebijakan masing-masing provinsi.
Artikel Terkait
5 Provinsi yang beri pemutihan pajak kendaraan, salah satunya Jawa Barat
Kebijakan anyar Dedi Mulyadi di Jabar: Hapus utang pajak kendaraan motor warga sejak 2024 ke belakang
Soal penghapusan utang pajak kendaraan motor, Dedi Mulyadi: Kalau ada pungli, lapor ke medsos
Ribuan warga mulai taat pajak, Samsat Subang: Bayar pajak kunci jalan mulus
Viral keluhan penjual pizza di Kaltim: Kaget ada wajib pajak 10 persen, kalau omzetnya Rp3 juta per bulan
Ribuan restoran dan hotel di Subang diduga akali pajak, Bapenda akui pengawasan masih lemah
Ratusan buruh Subang geruduk DPRD, desak RUU baru hingga tolak pajak JHT