Kisruh korlap aksi BEM UI kecam dugaan intimidasi polisi ke sopir pengangkut massa menuju Bundaran HI: Seribu alasan!

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:38 WIB
Menyoroti dugaan intimidasi polisi terhadap puluhan sopir Kopaja yang hendak mengangkut massa aksi BEM UI menuju Bundaran HI (Instagram.com/@jakartainfoterkini.id)
Menyoroti dugaan intimidasi polisi terhadap puluhan sopir Kopaja yang hendak mengangkut massa aksi BEM UI menuju Bundaran HI (Instagram.com/@jakartainfoterkini.id)

Menurut dia, para sopir juga berada dalam kondisi yang membuat mereka harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerjaan.

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Kemenhaj blak-blakan soal faktor di balik usulan kenaikan biaya haji 2027

"Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini," ungkapnya.

Dugaan intimidasi terhadap sopir tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang disoroti dalam rangkaian aksi BEM UI.

Mahasiswa mempertanyakan adanya pihak yang disebut berupaya menghambat keberangkatan massa menuju lokasi demonstrasi di Bundaran HI.

Tuntutan mahasiswa di tengah krisis ekonomi

Aksi BEM UI digelar bertepatan dengan momentum bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Baca Juga: Bantuan pangan Subang untuk 277.954 penerima segera disalurkan, kualitas beras jadi sorotan

Namun, mahasiswa menilai berbagai persoalan masyarakat masih menjadi pekerjaan yang belum selesai setelah kemerdekaan.

Salah satu isu yang mereka soroti adalah kondisi ekonomi masyarakat. Massa aksi menilai masyarakat masih menghadapi tekanan akibat harga kebutuhan pokok hingga bahan bakar minyak atau BBM.

Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan mengenai pemusatan kekuasaan.

Mereka meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan Transfer Keuangan Daerah atau TKD, serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Baca Juga: Teknisi WiFi di Subang dikeroyok 10 motor bersenjata celurit, telunjuk tangan putus

Tuntutan lainnya berkaitan dengan keterlibatan aparat keamanan di ruang sipil.

Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di berbagai daerah.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X