Viral peternak ayam bongkar kelakuan oknum dapur MBG, mau beli telur nyaris busuk hingga manipulasi harga di nota anggaran

Baca Juga: Gempa NTT: 38 Orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka

Peternak lain ikut ceritakan pengalaman

Utas tersebut kemudian mendapat perhatian pengguna Threads lainnya. Sejumlah akun turut membagikan pengalaman serupa terkait tawaran menjadi pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.

Salah satunya akun @alwayshappyandlucky yang mengaku ibunya berprofesi sebagai peternak dan pernah diminta menjadi pemasok telur ayam untuk salah satu dapur MBG.

Menurut pengakuannya, pihak dapur meminta harga telur di bawah harga pasar dan menawarkan pembayaran secara tempo.

“Mereka minta harga di bawah harga pasar, pembayaran tempo janjinya paling lambat 1 bulan, minta nanti di-markup karena katanya banyak yang minta bagian,” tulis akun tersebut dalam unggahannya, dikutip Minggu, 16 Agustus 2026.

Baca Juga: Polisi tetapkan 4 tersangka kasus challenge hafalan ayat Al-Quran berhadiah miras, libatkan MUI dan Kemenag dalam penyidikan

Ia mengatakan tawaran tersebut akhirnya ditolak karena dinilai tidak memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.

“Ibuku menolak, karena sudah rugi dunia, akhirat pun rugi. Nggak ada untung sama sekali,” sambungnya.

Berbagai unggahan tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai pola pengadaan bahan pangan dalam program MBG, khususnya terkait harga pembelian dan posisi peternak lokal sebagai pemasok.

BGN tegaskan harga ayam dan telur harus layak

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan surat edaran mengenai pembelian ayam dan telur untuk kebutuhan program MBG.

Baca Juga: Tak hanya MC penantang hafalan Al-Quran, vokalis RoBoKop juga disorot buntut foto 'gaya takbir' di Sounds Project

Surat edaran tertanggal 12 Agustus 2026 itu menegaskan bahwa pembelian ayam dan telur dalam pelaksanaan program MBG harus menggunakan harga yang adil dan layak bagi peternak.

Harga pembelian juga minimal harus mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.