Cegah korupsi lahan, Bupati Subang teken komitmen bersama di Jabar

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Rabu, 5 Agustus 2026 | 18:21 WIB
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi (tengah, baju putih) menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi pertanahan dalam Rakor MCSP di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa 4 Agustus 2026 (Dok. Istimewa)
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi (tengah, baju putih) menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi pertanahan dalam Rakor MCSP di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa 4 Agustus 2026 (Dok. Istimewa)

GENMILENIAL.ID — Isu korupsi di sektor pertanahan kembali menjadi sorotan. Celah dalam sistem pelayanan, lemahnya validitas data, hingga pengawasan yang belum optimal dinilai masih membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan, termasuk mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pencegahan melalui pembenahan tata kelola, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan di sektor pertanahan yang selama ini dianggap rawan.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, menegaskan komitmen daerah dalam memperbaiki persoalan tersebut dengan turut serta dalam kesepakatan bersama pencegahan korupsi di Jawa Barat.

Baca Juga: Donor darah meriahkan rangkaian Milad ke-3 RS Hamori, libatkan ratusan peserta

Komitmen daerah perbaiki tata kelola lahan

Komitmen tersebut diteken dalam Rapat Koordinasi Program Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP) yang digelar di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa 4 Agustus 2026. 

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik di bidang pertanahan.

Baca Juga: Misteri temuan jasad dalam karung beras di Rawageni Depok, hebohkan warga saat pembakaran sampah

Tata ruang jangka panjang jadi sorotan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya menegaskan bahwa pembenahan tata ruang harus dilakukan dengan perspektif jangka panjang, tidak semata untuk kepentingan ekonomi sesaat.

Ia menyoroti pentingnya menjaga kawasan hutan, mata air, dan lahan pertanian sebagai fondasi keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Penataan ruang harus mengembalikan fungsi ruang, bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk kebahagiaan publik,” ujar Dedi.

Baca Juga: Tragedi wisata berujung maut di Pantai Pulau Bogisa Gorontalo: 5 Orang terseret ombak, 1 meninggal dunia

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X