Menurutnya, tata ruang yang tertata baik akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi konflik lahan.
Validitas data jadi kunci pencegahan korupsi
Selain aspek tata ruang, validitas data pertanahan juga menjadi perhatian utama. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan sengketa lahan hingga membuka celah praktik korupsi.
Karena itu, penguatan sistem data dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Baca Juga: Terperosok ke area bibir pantai, kecelakaan mobil MBG di Madura mendadak viral di medsos
Penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum dan tata ruang yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati Subang dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.***
Artikel Terkait
Pegiat lingkungan Cisarua tegaskan longsor bukan semata alih fungsi lahan: Petani jangan dijadikan kambing hitam
Dilantik jadi anggota DPRD Subang, H. Sys Santo Delvis siap bawa aspirasi petani ke parlemen
Jeritan anak petani Tulungagung viral, ungkap kasus pupuk non subsidi yang jerat ayahnya
PTPN I Ciater didesak serahkan 20 persen lahan ke petani penggarap, ancaman sanksi menguat
Bertahun-tahun garap lahan, petani pertanyakan garapan proyek batalyon teritorial TNI di kawasan eks-HGU Tasikmalaya
Petani Subang kepung DPRD, tuntut hak garap lahan eks HGU yang mangkrak sejak 2002
DPRD Subang dukung petani, PTPN tetap larang garap lahan eks HGU