Sayangkan pengumuman sayembara tangkap begal Dedi Mulyadi, Mahfud MD: Seharusnya tidak dilakukan

Ia pun mengingatkan agar pejabat publik tidak mendorong masyarakat bertindak di luar mekanisme hukum.

Baca Juga: Estafet kepemimpinan Polres Subang berganti, AKBP Andi Purwanto resmi jabat Kapolres

“Jangan masyarakat membuat hukum sendiri. Apalagi pejabat yang mengatakan itu, bahaya sekali,” ujarnya.

Berpotensi salah sasaran

Mahfud juga menyoroti potensi kesalahan dalam praktik di lapangan jika masyarakat diberi ruang untuk menangkap pelaku kejahatan secara langsung.

Ia mencontohkan, seseorang bisa saja menjadi korban salah tuduh hanya karena teriakan provokatif.

“Bisa saja orang berjalan biasa lalu dikeroyok ramai-ramai karena diteriaki maling, padahal bukan,” katanya.

Baca Juga: Jejak skandal Dadan Hindayana cs maling duit MBG: Dari dugaan SPPG bodong hingga mark up harga motor BGN

Ia bahkan mengaku pernah mengalami kejadian serupa saat dituduh mencuri ponsel.

“Saya pernah dituduh bawa HP orang. Situasinya bisa jadi kacau dan yang tidak bersalah justru jadi korban,” ungkapnya.

Karena itu, Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan aparat resmi.

“Harus ada aparat. Kalau kurang, tambahkan aparat. Namanya negara hukum,” tegasnya.

Sayembara tangkap begal

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga Jawa Barat untuk menangkap pelaku kejahatan seperti begal, copet, dan jambret.

Baca Juga: Kasus tata kelola MBG Lodewyk Pusung: Isi chat dengan istri jadi bukti yang dikantongi Kejagung