Videotron mesum di Melawi diklaim gegara serangan hacker, Pemkab minta warga tak pikir macam-macam

Baca Juga: Heboh di medsos, polisi bantah kabar ajudan Febrie Adriansyah tewas ditembak dan jasadnya hilang

Diduga akibat peretasan sistem

Kepala Bidang e-Government dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Melawi, Sasra Irawan, menyebut bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya akses tidak sah dalam sistem pengelolaan videotron.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya indikasi akses tidak sah pada akun pengelolaan Videotron Melawi Platform Cloud,” ujarnya dalam video klarifikasi, Selasa, 28 Juli 2026.

Saat ini, tim teknis bersama penyedia layanan cloud masih melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul serangan, metode yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan.

Sebagai langkah pengamanan, seluruh akses operasional telah diperbarui dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konfigurasi perangkat.

Baca Juga: Profil Pardiman, Kasat Polres Tangsel yang bertugas kejar bandar justru kini ditangkap kasus narkoba

“Sebagai langkah pengamanan, kami telah mengamankan akun pengelola, mengganti akses, melakukan pemeriksaan konfigurasi perangkat, serta meningkatkan pengamanan sistem guna mencegah kejadian serupa,” jelas Sasra.

Pemkab minta warga tidak berspekulasi

Pemerintah Kabupaten Melawi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait insiden tersebut selama proses penyelidikan berlangsung.

Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang dinilai mengganggu kenyamanan publik.

“Tayangan tersebut sama sekali bukan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi maupun disetujui oleh Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Baca Juga: 261 Pegawai BGN dipecat, ada yang diduga gegara terlibat judi online hingga ngentit duit

Pihak pemerintah menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan bagi pelaku yang terbukti melakukan peretasan maupun penyalahgunaan sistem informasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarkan ulang rekaman tayangan tersebut dan menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah.