Baca Juga: Sawah mengering di Subang, ratusan hektare padi terancam gagal panen
Menurutnya, Suhardiman sempat meninggalkan sebuah amplop yang ditutup dengan map setelah audiensi selesai. Namun, ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.
“Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Dan ketika beliau pergi saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses audiensi terdokumentasi dengan baik, mulai dari surat permohonan hingga notulensi pertemuan.
Amplop dikembalikan, bukan diterima
Raja Juli memastikan amplop tersebut tidak diterima dan telah dikembalikan melalui ajudannya.
Baca Juga: Layanan darurat 110 Polri viral di media sosial, warganet keluhkan respons lamban petugas
Namun, proses pengembalian tidak bisa dilakukan langsung karena kendala jadwal dan tugas pengawalan.
Amplop tersebut akhirnya dikembalikan pada 12 Juni 2026, atau sekitar 10 hari setelah audiensi berlangsung.
Ia menyebut pengembalian dilakukan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 Juni 2026.
“Ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terima dan dokumentasinya,” tegasnya.
Baca Juga: Ribuan warga Subang terancam menganggur, APER gelar istigosah desak program MBG dilanjutkan
Pernyataan ini menjadi bagian dari klarifikasi Menhut atas dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus yang kini tengah diusut KPK.
KPK dalami aliran dana
KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dalam kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Artikel Terkait
Menhut Raja Juli: Naik gunung bukan healing ke mal, butuh edukasi dan persiapan matang
Usai insiden Rinjani, Menhut siapkan evaluasi total SOP pendakian: Akan ada papan peringatan hingga gelang RFID
Banjir besar Sumatera disorot, legislator PKB minta Menhut Raja Juli mundur dalam rapat panas DPR
Diduga terkait berita korupsi, delapan media mitra Promedia Group diserang DDoS
Menhut Raja Juli berpeluang dipanggil KPK, buntut dugaan gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan HPT
Kejagung tetapkan jenderal polisi aktif jadi tersangka ke-7 kasus dugaan korupsi tata kelola MBG
Kejagung ungkap ada peran oknum kolonel TNI aktif dalam kasus korupsi tata kelola MBG