GENMILENIAL.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak bisa dihapus.
Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa program tersebut akan terus diperbaiki dalam pelaksanaannya di lapangan.
Ia juga mengakui bahwa dalam implementasinya, program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan, sehingga dilakukan efisiensi di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Kejar penurunan stunting, Subang targetkan sisa 2 persen pada 2026
“MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya,” ujar Purbaya saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo, dikutip Jumat, 3 Juli 2026.
“Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” lanjutnya.
Program baru, banyak kekurangan
Purbaya menyebut bahwa perbaikan program MBG dilakukan, salah satunya melalui langkah efisiensi anggaran.
Baca Juga: Demokrat Subang soroti pentingnya pendidikan politik perempuan, kuota 30 persen jadi prioritas
“Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” ucapnya.
Menurutnya, kekurangan dalam pelaksanaan program merupakan hal yang wajar karena MBG masih tergolong program baru.
“Enggak usah takut. Program pertama pasti banyak bolongnya,” katanya.
Pengawasan SPPG diperketat
Selain efisiensi, Purbaya juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Artikel Terkait
Usai MBG bakal disetop ke sekolah elite, bagaimana dengan jumlah SPPG yang kini membengkak 6.877 titik?
Nasib proyek motor MBG Rp1,03 triliun: Dibayar lunas BGN era Dadan Hindayana, berujung cicilan bagi pegawai SPPG?
Pagu anggaran 2027 Rp270 triliun, BGN buka peluang siswa SMA tak mendapat MBG lagi
BEM Subang ‘ultimatum’ pemerintah, MBG diminta dihentikan dan dievaluasi total
Awal mula kontroversi pejabat DPRD Cirebon: Bermula dari komentar 'gembrot' ke ibu-ibu pendemo yang tolak MBG
Kejagung tetapkan jenderal polisi aktif jadi tersangka ke-7 kasus dugaan korupsi tata kelola MBG
Kejagung ungkap ada peran oknum kolonel TNI aktif dalam kasus korupsi tata kelola MBG