BP4D Subang gaspol tulis ulang sejarah, targetkan perda dan identitas daerah lebih kuat

GENMILENIAL.ID – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang mulai menata ulang sejarah daerah melalui riset komprehensif yang ditargetkan berujung pada regulasi resmi dan penguatan identitas daerah.

Langkah ini mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Penulisan Ulang Sejarah dan Hari Jadi Subang yang digelar di Aula BP4D Kabupaten Subang, Kamis, 9 April 2026.

Kepala BP4D Kabupaten Subang Iwan Syahrul Anwar menegaskan, penulisan ulang sejarah ini bukan sekadar wacana, melainkan program strategis berbasis riset yang melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga: Viral lapak ‘MBG’ di Tebet, branding unik mirip program pemerintah picu sorotan

Fokus pada produk akademik dan regulasi

Iwan menjelaskan, proyek besar ini menargetkan dua output utama, yakni buku sejarah Subang dan video sejarah yang dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Output yang dihasilkan harus disajikan secara menarik dan dapat menjadi bahan ajar di jenjang pendidikan, sehingga generasi muda terpapar sejarah yang valid,” ujarnya.

Tak hanya itu, hasil penelitian juga akan diarahkan menjadi naskah akademik hingga Raperda yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Menurutnya, penulisan sejarah ini harus memiliki nilai lebih, tidak hanya naratif, tetapi juga memuat pembelajaran penting bagi pembangunan karakter masyarakat.

Baca Juga: Krisis air Subang disiasati murah! WTP Cijambe dibangun Rp1,2 miliar, kualitas air naik 60 persen

Kolaborasi kampus dan lembaga riset

Program ini merupakan hasil kerja sama antara BP4D Subang dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran yang telah disepakati sejak 18 Februari 2026.

Selain itu, proses penelitian turut melibatkan berbagai institusi seperti Universitas Pendidikan Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ketua Tim Tenaga Ahli Prof. Dr. Nina Herlina menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah daerah merupakan proses panjang yang harus mengikuti regulasi, termasuk ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.