ISI dorong autonomi strategis Indonesia di tengah geopolitik global

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Jumat, 27 Februari 2026 | 21:54 WIB
Direktur Kerja Sama ISI, Aisha Rasyidila Kusumasomantri
Direktur Kerja Sama ISI, Aisha Rasyidila Kusumasomantri

GENMILENIAL.IDIndo Pacific Strategic Intelligence menggelar Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta, menjadikan momentum Ramadan sebagai ruang dialog strategis soal arah kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi Indonesia.

Forum tersebut menyoroti pergeseran geopolitik global menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat autonomi strategis demi menjaga kelangsungan negara.

ISI menilai diplomasi dan kekuatan pertahanan harus berjalan beriringan agar posisi tawar Indonesia tetap kuat di tengah polarisasi dunia.

Baca Juga: Pegiat antikorupsi soroti lahan kompensasi PT BSI, Satgas PKH didesak turun tangan

Diplomasi dan kekuatan militer tak terpisahkan

Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menegaskan kebijakan luar negeri dan pertahanan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

“Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, dalam lanskap global yang semakin kompetitif, Indonesia perlu membangun fleksibilitas aliansi tanpa kehilangan independensi strategis.

Baca Juga: Beras nenek pengungsi di Aceh Tamiang hilang dicuri, warganet: Tak punya hati

Board of peace dan komitmen untuk Palestina

ISI juga mengulas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace yang piagamnya ditandatangani di Davos pada Januari 2026.

Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, menyebut langkah ini didasari tiga alasan utama, yakni amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan, kebuntuan resolusi PBB terkait Palestina, serta urgensi kemanusiaan di Gaza.

Board of Peace diposisikan sebagai instrumen konkret untuk mengawal solusi dua negara dan menjaga keseimbangan diplomasi global agar tidak didominasi satu kekuatan.

Komitmen tersebut diperkuat dengan pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, di mana Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X