3.500 Rumah terendam banjir di Subang, Bupati Reynaldy desak BBWS segera normalisasi sungai

GENMILENIAL.ID — Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Subang kian meluas. Tidak hanya merendam Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, genangan air juga menyebar ke sejumlah kecamatan lain di wilayah Pantura.

Pemerintah Kabupaten Subang mencatat sedikitnya 3.500 rumah terdampak banjir akibat tingginya curah hujan dan buruknya kondisi aliran sungai.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi mengungkapkan, hingga saat ini banjir tercatat melanda sedikitnya enam kecamatan, yakni Blanakan, Ciasem, Pamanukan, Pusakanagara, Legon Kulon, dan sejumlah wilayah sekitarnya.

“Kalau total se-Kabupaten Subang hari ini ada sekitar 3.500 rumah yang terdampak. Itu tersebar di enam kecamatan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, apalagi curah hujan masih tinggi,” ujar Reynaldy saat meninjau lokasi banjir di Pamanukan.

Baca Juga: 141 Warga mengungsi, Bupati Subang desak BBWS segera normalisasi Sungai Cigadung

Banjir meluas, warga terpaksa mengungsi

Luapan air akibat tingginya debit Sungai Cigadung membuat ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Sebagian besar pengungsi kini dipusatkan di sejumlah titik aman, salah satunya di bawah Flyover Pamanukan yang hampir setiap tahun menjadi lokasi pengungsian saat banjir datang.

Menurut Kang Rey sapaan akrab Bupati Subang, lokasi pengungsian saat ini masih terus dievaluasi agar lebih layak dan aman bagi warga.

“Kita sedang cek tempat yang paling memungkinkan. Karena di beberapa titik, termasuk di Flyover Pamanukan ini, memang hampir setiap tahun jadi pusat pengungsian. Kita sedang pikirkan lokasi yang lebih strategis dan aman untuk warga,” jelasnya.

Baca Juga: 141 Warga mengungsi di bawah Flyover Pamanukan, banjir Sungai Cigadung kembali rendam Desa Mulyasari

Desak BBWS segera normalisasi sungai

Dalam kesempatan itu, Reynaldy kembali menegaskan bahwa persoalan utama banjir di wilayah Pantura Subang adalah belum optimalnya normalisasi sungai.

Ia menyebut, kewenangan tersebut berada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berada di bawah pemerintah pusat.