Rp250 miliar digelontorkan untuk perbaikan jalan
Menanggapi capaian tersebut, Kang Rey menegaskan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan Subang.
Ia memastikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat tidak disalahgunakan dan sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan publik.
“Dari pajak kendaraan inilah kita membiayai perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Tahun ini Rp250 miliar saya gelontorkan untuk perbaikan jalan, dan 92 kilometer jalan sudah kita selesaikan,” tegasnya.
Baca Juga: Akses darat putus, warga Desa Burlah Aceh Tengah bertahan hidup dengan tali sling pascabanjir
Ia menambahkan, meski terjadi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), pembangunan infrastruktur serta layanan dasar tidak boleh terhambat.
“Alhamdulillah hasilnya mulai kita rasakan bersama. Infrastruktur jalan di Subang semakin leucir,” ujarnya.
Pajak harus terasa, bukan sekadar angka
Kang Rey menekankan bahwa kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak harus dijaga dengan transparansi dan hasil nyata.
“Tidak ada sepeser pun uang pajak yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Seluruh uang pajak kita kembalikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Jalan berlumpur hambat pemulihan listrik, warga Arul Badak Aceh Tengah gotong royong tarik truk PLN
Ia pun mendorong Bapenda dan seluruh perangkat daerah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat.
“Membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata untuk membangun Subang yang maju, tertib, dan sejahtera,” pungkas Kang Rey.
Acara Gebyar Pajak Daerah 2025 kemudian ditutup dengan penganugerahan kepada wajib pajak berprestasi dari berbagai kategori, yang diserahkan langsung oleh Bupati Subang.***
Artikel Terkait
Baru 66 persen, Kang Rey tetap optimis target PAD Subang Rp950 miliar tercapai akhir tahun
Fraksi-fraksi DPRD Subang soroti RAPBD 2026: Dari PAD, pendidikan, hingga pelayanan publik
DPRD Subang dorong RAPBD 2026 lebih pro rakyat, eksekutif janji fokus PAD, layanan publik, dan pilkades digital
Mahfud MD puji kebijakan pajak Purbaya: Tak bebani rakyat dan berani berantas korupsi
Menkeu Purbaya tegaskan tak setuju amnesti pajak rutin, dorong reformasi fiskal berkelanjutan
Gugatan UU HPP ke MK: Pajak pesangon dan pensiun dinilai langgar keadilan bagi pekerja tua
Pendapatan Rp600 juta per bulan dari Aqua, Dirut Tirta Rangga: Semua tercatat resmi dan masuk PAD