Pendapatan Rp600 juta per bulan dari Aqua, Dirut Tirta Rangga: Semua tercatat resmi dan masuk PAD

GENMILENIAL.ID – Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Subang, Lukman Nulhakim, menegaskan bahwa pendapatan perusahaan daerah dari kerja sama dengan PT Investama Aqua bersifat resmi dan transparan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik terkait informasi bahwa Tirta Rangga menerima pemasukan sekitar Rp600 juta hingga Rp800 juta per bulan dari Aqua.

Menurut Lukman, kerja sama antara Perumda Tirta Rangga dan PT Investama Aqua telah berlangsung sejak 2009 dan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah, termasuk bagi dua desa di sekitar lokasi pabrik, yakni Desa Pasanggrahan dan Desa Darmaga.

Baca Juga: Pemerintah siapkan 240 ribu hektare lahan untuk bahan baku etanol, targetkan perluasan hingga 1 juta hektare

“Pendapatan dari Aqua sama statusnya dengan pelanggan lain. Semua masuk ke pendapatan perusahaan dan tercatat di rekening resmi perusahaan,” jelas Lukman, Rabu, 29 Oktober 2025.

Lukman menjelaskan, dari total keuntungan perusahaan, 55 persen disetorkan ke kas Pemerintah Kabupaten Subang sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

“Keuntungan perusahaan sesuai Perda, 55 persen dikembalikan ke kas daerah untuk kemaslahatan masyarakat umum,” tambahnya.

Selain itu, Lukman memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama PT Investama Aqua sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan

“Kami sudah menyimak arahan Pak Gubernur. Kami berterima kasih atas arahan dan koreksinya. Kami akan evaluasi dan duduk bersama dengan pihak Aqua,” ungkapnya.

Sebelumnya, kerja sama antara Perumda Tirta Rangga dan PT Investama Aqua menjadi perhatian publik karena disebut sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Jika kerja sama ini terhenti, Pemkab Subang diperkirakan akan kehilangan potensi pemasukan sekitar Rp600 juta per bulan, termasuk berkurangnya setoran ke pemerintah desa dan PAD.***