“Kawasan ini dipersiapkan untuk mendukung pembangunan peternakan, khususnya sebagai penghasil bibit ternak. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Subang, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan bibit ternak secara nasional,” jelasnya.
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara 2025, IFG teguhkan transformasi dan pelayanan publik
Ia menambahkan bahwa pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan regulasi yang berlaku, dengan populasi ternak yang dibatasi sekitar 150 ekor, sekaligus diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Optimalisasi aset negara untuk ketahanan pangan
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan aset negara agar tidak dibiarkan tidak produktif.
“Seluruh aset milik Kementerian Pertanian harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan pertanian berkelanjutan,” tegas Harry Suhada.
Kepala BIB Lembang, Gun Gun Gunara, menjelaskan bahwa dari total lahan seluas 103 hektare milik Kementerian Pertanian di Paseh Ranggawulung, sekitar 80 hektare akan dikelola oleh BIB Lembang secara bertahap.
Baca Juga: Potong anggaran seremonial, Kang Rey tuntaskan jalan Binong–Jatireja yang puluhan tahun rusak
“Sekitar lima hektare akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kantor, kandang, sarana produksi semen beku, rumah dinas, dan rumah jaga. Sisanya akan digunakan untuk penanaman hijauan pakan ternak,” ungkapnya.
Menurut Gun Gun Gunara, pengelolaan kawasan tidak hanya berorientasi pada operasional BIB Lembang, tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan sumber air agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Melalui kegiatan ini, Ditjen PKH dan BIB Lembang menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Program Makan Bergizi Gratis, serta pengembangan peternakan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.***
Artikel Terkait
Revisi UU BUMN masuk ke DPR, Mensesneg singgung peran Danantara dan wacana perampingan
Gebrakan Menkeu Purbaya: Janji lunasi Rp55 triliun ke BUMN dan gencar sidak bank pelat merah
Komisi VI DPR RI soroti reklamasi tambang BUMN, Firnando Ganinduto tekankan transparansi dan pengawasan lapangan
Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN tambang harus nyata, bukan sekadar laporan
28 BUMN kolaborasi wujudkan komitmen hijau lewat program olah sampah di Likupang
Ferry Irwandi soroti vonis Ira Puspadewi: Alarm bahaya kriminalisasi keputusan bisnis BUMN
Danantara Indonesia dan BP BUMN kerahkan 1.066 relawan dan 109 truk bantuan untuk tanggap bencana di Sumatera