Forum JPP Promedia bahas penanganan bencana Sumatera, Anggota Task Force ISI soroti peran TNI

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire membutuhkan kemampuan penanganan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau humanitarian assistance and disaster relief (HA DR) yang kuat dan terstruktur.

Baca Juga: Profil Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang baru 3 bulan menjabat tapi sukses gagalkan penyelundupan sabu 2 ton

“Jika skalanya terlalu besar, maka kemudian ada kelumpuhan yang dialami oleh kapasitas lokal,” tutur Aisha.

Dalam kondisi tersebut, diperlukan respons nasional yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah.

“Memang ada respons nasional yang diperlukan untuk menangani bencana ketika pemerintah lokal tidak bisa lagi menangani skala bencana yang sudah terjadi,” jelasnya.

Struktur komando dan operasi selain perang

Menjelaskan posisi TNI dalam penanganan bencana, Aisha menyebut bahwa keterlibatan TNI berada dalam kerangka hukum operasi selain perang yang memang melekat dalam struktur komando penanganan bencana.

Baca Juga: Terisolir pascabanjir, warga Bonan Dolok Tapteng jalan kaki dan seberangi sungai demi jemput bantuan logistik

“Operasi selain perang ini sangat relevan dalam penanganan bencana, dan secara rutin melekat pada struktur komando TNI,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pos komando lokal biasanya mengintegrasikan berbagai unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan, pekerjaan umum, dan pelayanan sosial.

“Struktur ini sangat membantu proses penanganan bencana baik di tingkat nasional maupun provinsi,” tandas Aisha.

Forum JPP Promedia tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan peran strategis TNI dalam memastikan respons bencana yang cepat, terpadu, dan efektif di tengah meningkatnya ancaman bencana alam di Indonesia.***