JPP Promedia bahas kerangka nasional bantuan kemanusiaan, soroti pentingnya koordinasi bencana dan peran alutsista militer

GENMILENIAL.ID — Jaringan Pemred Promedia (JPP) menggelar forum diskusi strategis yang menyoroti pentingnya Indonesia memiliki kerangka nasional bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang terstruktur dan terpadu.

Diskusi ini menghadirkan Co-Director of Cooperation and External Engagement sekaligus Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.

Forum yang berlangsung secara daring pada Selasa malam, 16 Desember 2025 tersebut diikuti oleh para pemimpin redaksi serta perwakilan mitra Promedia dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Profil Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang baru 3 bulan menjabat tapi sukses gagalkan penyelundupan sabu 2 ton

Diskusi mengangkat tema peran alutsista militer dalam penanganan bencana, khususnya pada situasi darurat seperti banjir besar akibat siklon.

Indonesia dinilai belum miliki kerangka nasional yang jelas

Dalam pemaparannya, Aisha menekankan bahwa hingga saat ini Indonesia masih memiliki kekosongan dalam hal kerangka kapabilitas nasional bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Kondisi ini dinilai berisiko menghambat respons cepat dan koordinasi lintas lembaga saat bencana terjadi.

“Membangun kerangka nasional bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana ini yang belum kita punya secara utuh,” ujar Aisha.

Baca Juga: Terisolir pascabanjir, warga Bonan Dolok Tapteng jalan kaki dan seberangi sungai demi jemput bantuan logistik

Menurutnya, kerangka tersebut penting untuk memperjelas siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme koordinasi antarinstansi, baik sipil maupun militer, dalam kondisi krisis.

“Kerangka kapabilitas ini bicara soal pembagian peran dan koordinasi, agar tidak tumpang tindih ketika terjadi situasi darurat,” jelasnya.

Peran militer perlu diatur dalam sistem terpadu

Aisha juga menyoroti peran Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung penanganan bencana sipil.