Pengurangan ini dilakukan untuk pemerataan pengelolaan antar-SPPG.
Nanik mengungkap temuan di Kabupaten Banyumas di mana terdapat ketidaksesuaian antara kuota dan jumlah SPPG yang beroperasi.
“Di Banyumas, kuotanya 154 SPPG, tapi ternyata ada 227 titik. Ini jelas tidak benar karena terjadi perebutan penerima manfaat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa satu kecamatan dengan 16 ribu penerima manfaat sudah ditangani enam SPPG, tetapi tetap disetujui pembangunan lima dapur tambahan sehingga jumlahnya tidak seimbang.
Dampak MBG bagi perekonomian
Program MBG terbukti mendorong perluasan lapangan kerja.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat program ini berpotensi menciptakan 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen, jika pelaksanaannya berjalan optimal.
MBG kini telah menyasar penerima manfaat dari keluarga miskin, disabilitas, lansia, anak putus sekolah, hingga anak jalanan dan pemulung.***
Artikel Terkait
Program MBG di Subang dorong ekonomi daerah Rp1,4 triliun, Wabup tekankan pemerataan dan standar higienis
Raker dengan DPR, BGN minta tambahan anggaran Rp28,63 triliun untuk program MBG hingga akhir 2025
Serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis capai 61 persen, BGN prediksi butuh tambahan Rp29,5 triliun
10 Bulan berjalan, MBG sumbang 48 persen kasus keracunan pangan, Kepala BGN janji sinkronisasi data
Kepala BGN: MBG jadi investasi terbesar sambut Generasi Emas Indonesia 2045
Gibran promosikan MBG di G20 Johannesburg, sementara di dalam negeri kritik menu dan kelangkaan ahli gizi mencuat
Bos BGN hingga Wapres Gibran, klaim MBG sebagai program investasi SDM yang strategis