Basuki Hadimuljono optimis IKN siap jadi Ibu Kota Politik 2028, dapat dukungan pembiayaan dari Menkeu Purbaya

GENMILENIAL.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan target menjadikannya Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.

Langkah ini resmi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diteken Presiden pada 30 Juni 2025.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, baru saja melaporkan perkembangan terkini proyek tersebut ke Istana Negara.

Baca Juga: Leony ungkap awal mula viral soal anggaran Tangsel: Hanya curhat, bukan pansos atau anti pajak

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Basuki menyebut telah bertemu dengan Wamensetneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto guna menyampaikan progres pembangunan pasca terbitnya Perpres tersebut.

“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” tulis Basuki, Jumat, 3 Oktober 2025.

Fokus pembangunan pada kawasan legislatif dan yudikatif

Basuki menjelaskan, mulai tahun 2026 hingga 2028, fokus utama pembangunan IKN adalah penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Rencana program difokuskan pada penyelesaian kawasan pemerintahan agar sistem kenegaraan di IKN siap dijalankan secara penuh pada 2028,” ujarnya.

Baca Juga: Kebijakan baru Pemkab Subang: Tahun 2026, semua petani terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ia juga menegaskan optimismenya bahwa target tersebut bisa dicapai tepat waktu.

“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara siap menjadi Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap melayani sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tegasnya.

Dapat dukungan pembiayaan dari Menkeu Purbaya

Dukungan pembangunan IKN juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pertemuan di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, 1 Oktober 2025, Menkeu menyetujui tiga skema pembiayaan untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional tersebut.