Presiden Prabowo restui pembentukan Ditjen Pesantren, Kemenag sambut baik untuk konsolidasi nasional

Baca Juga: Bupati Situbondo Rio Wahyu sindir budaya feodal di pemerintahan: Kita butuh percepatan, bukan penghormatan berlebihan

Prasetyo menjelaskan, asesmen dari Kementerian PUPR ke depan juga akan mencakup lembaga pendidikan berbasis agama lain serta rumah ibadah, untuk memastikan keselamatan dan standar bangunan sesuai aturan.

Presiden Prabowo soroti pendidikan dan kemandirian santri

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, Presiden Prabowo disebut ingin agar para santri dibekali keahlian teknologi dan ekonomi, agar mampu bersaing di masa depan.

“Harapannya para santri memiliki bekal yang lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi,” jelas Prasetyo.

Baca Juga: Menpora Erick Thohir tegaskan sikap soal IOC: Penolakan atlet Israel sesuai prinsip UUD 1945 dan kepentingan nasional

Ia menambahkan, Prabowo juga mendukung pelatihan santri di bidang konstruksi dan teknik sipil melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR.

“Harapannya, saat pesantren membangun fasilitas baru, ada santri yang punya keahlian dalam pendirian bangunan,” tandasnya.

Enam tahun perjalanan usulan Ditjen Pesantren

Gagasan pembentukan Ditjen Pesantren bukan hal baru. Usulan ini telah bergulir sejak 2019 di era Menag Lukman Hakim Saifuddin, kemudian kembali diajukan pada 2021 dan 2023 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Terakhir, pada 2024 di era Menag Nasaruddin Umar, usulan tersebut kembali disampaikan ke Kemenpan-RB dan baru mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2025.***