KPK respons isu mark up proyek Whoosh usai Mahfud MD ungkap perbedaan hitungan Indonesia dan China

Baca Juga: IFG dukung AAUI Bali Rendezvous 2025: Dorong kolaborasi dan transformasi industri asuransi nasional

“Saya anggap kebijakan ini bagus, tapi kalau gagal bayar bisa berbahaya buat rakyat. Misalnya China minta kompensasi wilayah seperti Natuna Utara,” ujarnya.

Mahfud juga mencontohkan kasus serupa yang menimpa Sri Lanka, ketika pelabuhan negaranya diambil alih akibat gagal membayar utang ke China.

Menkeu Purbaya: Jangan bebani negara

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang Whoosh menggunakan APBN.

“KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri dengan dividen mencapai Rp80 triliun per tahun. Jadi harus dikelola dari situ, jangan minta lagi ke negara,” jelasnya dalam media gathering di Bogor, 10 Oktober 2025.

Baca Juga: Komisi III DPRD Subang desak evaluasi angkutan material dan air mineral: Banyak truk kelebihan muatan dan plat luar daerah

Ia menegaskan perlunya pemisahan antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah.

“Kalau enak di swasta, ya jangan kalau rugi dibebankan ke pemerintah,” tegasnya.***