KPK respons isu mark up proyek Whoosh usai Mahfud MD ungkap perbedaan hitungan Indonesia dan China

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Sabtu, 18 Oktober 2025 | 17:48 WIB
KPK buka suara mengenai mark up dana dalam isu proyek Whoosh (Instagram/keretacepat_id)
KPK buka suara mengenai mark up dana dalam isu proyek Whoosh (Instagram/keretacepat_id)

GenMilenial.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Mahfud MD yang mengungkap adanya dugaan mark up atau penggelembungan dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

KPK menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus dilaporkan secara resmi agar dapat diproses sesuai mekanisme hukum.

“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal atau data terkait dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2025.

Baca Juga: 'Menembus ujung Subang': Kang Rey tepis isu ketimpangan lewat Saba Desa Blanakan

Menurut Budi, laporan resmi harus disertai informasi awal yang memadai agar KPK bisa memverifikasi dan menentukan apakah substansi laporan memenuhi unsur dugaan korupsi.

“Setiap laporan akan dipelajari dan dianalisis apakah termasuk dalam kewenangan penanganan KPK atau bukan,” terangnya.

Mahfud MD ungkap dugaan mark up tiga kali lipat

Isu dugaan mark up proyek Whoosh mencuat setelah Mahfud MD membeberkan adanya perbedaan signifikan dalam perhitungan biaya antara Indonesia dan China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

Baca Juga: Belajar data sejak dini, kunci mempersiapkan generasi siap hadapi dunia kerja berbasis data

Mahfud pun mempertanyakan kemana selisih biaya tersebut mengalir. “Itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegas mantan Menko Polhukam itu.

Mahfud setuju pemerintah tak gunakan APBN, tapi ingatkan risiko

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Whoosh.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar kewajiban terhadap pihak China.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X