GENMILENIAL.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan kondisi perekonomian Indonesia setelah setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi pers APBNKita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Oktober 2025, Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus menguat hingga mencapai 5,67 persen pada kuartal IV tahun ini.
“Sudah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September. Kita mulai inject ke sistem uangnya bulan itu,” ujar Purbaya.
Proyeksi pertumbuhan dan stimulus ekonomi
Purbaya menjelaskan, pada Desember 2025 nanti akan terlihat dampak penuh dari kebijakan ekonomi yang mulai dijalankan sejak September.
“World Bank bilang kita di bawah 5 persen tahun ini, tapi hitungan kami triwulan keempat bisa lebih cepat. Kalau stimulus tambahan diumumkan nanti, bisa 5,67 persen atau sedikit lebih tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah ekonomi Indonesia saat ini sudah menunjukkan tren membaik.
“Kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya,” tegasnya.
Rencana penurunan tarif PPN 2026
Menkeu juga menyinggung kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026, dari tarif saat ini sebesar 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun, Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut masih perlu dikaji dengan hati-hati.
“Kita akan lihat kondisi ekonomi di akhir tahun. Penurunan PPN bisa mendorong daya beli masyarakat, tapi harus hati-hati,” ujarnya.
Artikel Terkait
Mahfud MD puji gaya berani Menkeu Purbaya: Warna baru dalam keuangan negara
Rencana renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN masih kabur: Menkeu Purbaya ngaku belum diberi tahu, Menteri PU bilang 'masih police line'
Menkeu Purbaya tegaskan tak setuju amnesti pajak rutin, dorong reformasi fiskal berkelanjutan
Polemik utang Whoosh Rp116 triliun: Menkeu Purbaya tegas tolak gunakan APBN, Danantara siapkan skema pembayaran
Menkeu Purbaya tertibkan pegawai pajak dan bea cukai lewat sidak mendadak dan sistem aduan masyarakat
DPR ingatkan Menkeu Purbaya tak komentari Kementerian lain, tapi dukung arah kebijakan ekonomi
Menkeu Purbaya ogah danai proyek 'family office' Luhut: Tak masuk prioritas nasional