DPR ingatkan Menkeu Purbaya tak komentari Kementerian lain, tapi dukung arah kebijakan ekonomi

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Selasa, 14 Oktober 2025 | 18:00 WIB
DPR ingatkan soal gaya komunikasi politik Menkeu Purbaya (presidenri.go.id)
DPR ingatkan soal gaya komunikasi politik Menkeu Purbaya (presidenri.go.id)

GENMILENIAL.ID — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai kerap mengomentari kebijakan kementerian lain.

Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan ekonomi yang dijalankan Purbaya, namun mengingatkan agar sang menteri lebih fokus pada tanggung jawab di sektor keuangan negara.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR, Selasa, 14 Oktober 2025.

Baca Juga: Ammar Zoni kembali terjerat narkoba, dari sanksi berat hingga seruan butuh psikiater

Ia juga menyoroti pernyataan Purbaya yang sempat menyinggung rencana pengambilalihan dana tak terserap di kementerian dan lembaga (K/L), termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Misbakhun, kebijakan tersebut memiliki dimensi politik dan harus dibicarakan bersama DPR sebelum diambil keputusan.

“Sama ketika kami melihat bahwa tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan dirapatkan dengan DPR,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menilai, sinergi antara pemerintah dan DPR penting agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak.

Baca Juga: Cak Imin bela renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN, tantang pengkritik beri solusi

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujarnya.

Meski demikian, Misbakhun memastikan DPR tetap mendukung kebijakan Menkeu Purbaya selama sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga menyinggung soal kebijakan pajak dan mendorong agar pemerintah menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau bahkan menurunkannya menjadi 8 hingga 10 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

Baca Juga: Praperadilan Nadiem Makarim ditolak, Kejaksaan Agung lanjutkan penyidikan kasus Chromebook

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X