Gelombang penolakan atlet Israel ke Indonesia, dari PDI-P hingga Gubernur DKI Jakarta

Baca Juga: Menkeu Purbaya ke fresh graduate: Jangan khawatir, pemerintah siapkan 100 ribu kuota magang berbayar

PP Muhammadiyah: Bisa melukai perasaan rakyat

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menegaskan bahwa penerimaan atlet Israel bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan amanat konstitusi.

“Kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia di Jakarta harus ditolak karena akan melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia,” ujarnya, Rabu, 8 Oktober 2025.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan, termasuk dalam bidang olahraga, dengan negara yang melakukan pembersihan etnis dan genosida terhadap Palestina.

Baca Juga: Polisi dan Dishub Subang temukan truk pengangkut galon Aqua kelebihan muatan dalam kecelakaan Cijambe

Menlu Sugiono: Keputusan ada di Persani

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut bahwa persoalan partisipasi atlet Israel berada di bawah kewenangan Persatuan Senam Indonesia (Persani) selaku penyelenggara.

“Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” jelas Sugiono di Istana Negara, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait visa berada di tangan pihak Imigrasi.
“Yang mengeluarkan visa itu Imigrasi. Kita belum tahu disetujui atau tidak,” tambahnya.

Baca Juga: Nasib stok beras pemerintah: Mentan Amran akui 29 ribu ton rusak, Presiden siapkan Rp5 triliun untuk bangun gudang bulog

Reaksi publik dan tantangan diplomasi

Kontroversi ini memantik perdebatan publik antara semangat sportivitas olahraga dan konsistensi politik luar negeri Indonesia.

Federasi Senam Israel sendiri mengklaim telah mendaftarkan atletnya dan berharap tidak ada 'pertimbangan eksternal' yang menghalangi partisipasi mereka, termasuk permintaan jaminan keamanan di Jakarta.

Namun, dengan semakin kuatnya penolakan dari berbagai pihak, termasuk ormas dan pemerintah daerah, masa depan keikutsertaan atlet Israel di Indonesia kini berada di ujung ketegangan diplomatik dan moral nasional.***