5 Poin kritis proposal perdamaian Gaza ala Trump-Netanyahu, dari pemerintahan transisi hingga masa depan Palestina

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Rabu, 1 Oktober 2025 | 17:44 WIB
Menyoroti deal perdamaian Gaza versi Presiden AS, Donald Trump (kanan) dan PM Israel, Benjamin Netanyahu (kiri) (Instagram.com/@b.netanyahu)
Menyoroti deal perdamaian Gaza versi Presiden AS, Donald Trump (kanan) dan PM Israel, Benjamin Netanyahu (kiri) (Instagram.com/@b.netanyahu)

GENMILENIAL.ID – Proposal 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza menuai pro-kontra di kancah internasional.

Dokumen yang diumumkan di Gedung Putih pada Senin, 29 September 2025 itu disebut-sebut sebagai peta jalan perdamaian Gaza.

Trump menyebutnya sebagai 'langkah besar' yang bisa mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, sementara Netanyahu menegaskan proposal ini sebagai solusi realistis.

Baca Juga: Polisi buru pemotor arogan di Ciwidey, viral hentikan bus di tikungan tajam

Namun, kelompok Hamas menegaskan tidak terlibat dalam penyusunan dan masih menelaah isi dokumen.

“Para negosiator Hamas mengatakan mereka akan meninjaunya dengan itikad baik dan memberikan tanggapan,” ungkap seorang pejabat Hamas, dikutip Reuters, Rabu, 1 Oktober 2025.

Kendati mendapat sambutan dari sebagian pemimpin dunia, sederet catatan kritis muncul.

Sebagian isi proposal dinilai mengulang gagasan gencatan senjata yang pernah ditawarkan sebelumnya.

Baca Juga: Insentif Rp100 ribu untuk guru penanggung jawab, pemerintah tambah skema distribusi MBG di lapangan

Berikut lima poin krusial yang kini disorot publik internasional.

1. Pemerintahan transisi di Gaza

Proposal membayangkan komite teknokratis apolitis memimpin layanan publik Gaza.

Trump bahkan menunjuk dirinya bersama mantan PM Inggris Tony Blair dalam dewan internasional yang mengawasi transisi. Namun, mekanisme, anggota, dan independensinya masih abu-abu.

2. Posisi Otoritas Palestina (PA)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Sumber: Reuters

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X