Ia menilai wajar bila masih ada kekurangan dalam enam bulan pertama pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.
“Masih ada yang kurang, tentu. Tidak mungkin enam bulan langsung beres semua. Tapi saya yakin tiga bulan ke depan akan jauh lebih baik,” katanya.
Luhut juga mendorong pemerintah daerah agar aktif membangun kebun sayur dan kebun buah untuk mendukung pasokan bahan MBG, sehingga perputaran dana bisa lebih optimal.
“Kalau bangsa ini berkolaborasi, saya lihat tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Baca Juga: Program awal Lurah Sukamelang: Penguatan karang taruna, UMKM, hingga bank sampah
Perpres MBG dan penjelasan Kepala BGN
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG sedang disusun untuk memperjelas pembagian tugas antarinstansi.
“Di dalam Perpres akan terlihat, BGN tugasnya penyelenggara dan intervensi, sementara pengawasan oleh Kementerian Kesehatan, dan penyaluran kepada ibu hamil serta menyusui dengan Kemendukbangga/BKKBN,” jelas Dadan.
Ia juga melaporkan bahwa hingga kini, penyerapan anggaran MBG mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total anggaran.
Dari jumlah itu, Rp18,63 triliun atau 37 persen telah digunakan langsung untuk bantuan makan bergizi bagi penerima manfaat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Baca Juga: Ziarah nasional di TMP Cidongkol: Momentum HUT ke-80 TNI, Subang teguhkan semangat persatuan
Menkeu Purbaya siapkan Tim Pemantau Penyerapan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama DPR, 10 September 2025, menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memantau percepatan penyerapan anggaran program pemerintah.
“Kalau mereka tidak bisa menyusun kebijakan atau anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat,” ujar Purbaya.
Ia juga berencana menggelar jumpa pers bulanan bersama Kepala BGN untuk mempublikasikan tingkat penyerapan MBG.
Artikel Terkait
BGN dan BPOM beberkan biang kerok kasus keracunan MBG, SPPG disebut langgar SOP hingga minim sertifikat higienis
Insentif Rp100 ribu untuk guru penanggung jawab, pemerintah tambah skema distribusi MBG di lapangan
Keracunan massal jadi alarm serius, BGN nonaktifkan 56 dapur MBG dan muncul usulan kantin sekolah jadi dapur lokal
Blunder menu MBG gunakan makanan UPF, DPR cecar BGN soal kebijakan yang tak kompak
Curhat Mahfud MD usai cucunya keracunan MBG: Ingatkan bukan soal angka, tapi nyawa manusia
DPR soroti program MBG Prabowo: Target penerima manfaat meleset, daerah 3T dan kemiskinan ekstrem belum tersentuh
Kemenkes awasi ketat program MBG, terapkan sistem pendataan ala COVID-19 hingga pantau gizi siswa